Pra BimTek Pengelolaan BMD Tahun 2015

Tadi malam (Minggu, 1/2/2015) sudah fixed persiapan keberangkatan 27 orang Kasubid dan Staf BPPKAD Provinsi Maluku yang ditunjuk oleh Kepala BPPKAD Provinsi Maluku melalui SPT dan SPPD-nya.
Keberangkatan direncanakan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 dengan penerbangan domestik Garuda Airlines. Namun sehari sebelumnya (Senin, 2/2/2015) akan dinerangkatkan 2 orang staf terlebih dahulu atas nama 1) Abdi Naufal najar dan 2) Frangky Kainama untuk melaksanakan persiapan-persiapan awal di Kota Jakarta, tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan BmD tersebut dilaksanakan.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Balai diklat kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI, berlokasi di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Q. Sulaiman, S.Sos, M.Si (Kasubid. Analisa Pengadaan) selaku PPTK Kegiatan menyatakan optimis bahwa kegiatan ini akan terselenggara sukses dan dapat menambah pengetahuan serta kemampuan aparatur Bidang pengelola aset Daerah BPPKAD Provinsi Maluku, guna mencapai opsi Wajar Tanpa Pengecualian terhadap hasil audit Tim BPK.
Adapun kegiatan ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak Kementerian Dalam negeri RI dengan menyertakan 3 orang Narasumber , diantaranya adalah :
1. Drs. A. S. Tavipiyono, MM (Direktur Pendapatan Daerah dan Investasi daerah, Kemendagri RI)
2. Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec, Dev ( Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Investasi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri RI)
3. Ir. Amanah, MT (Kasi. Wilayah I Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Investasi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri RI)
Dan dibantu oleh 3 orang Instruktur untuk menunjang pemberian materi kepada peserta
Kami memohon do'a restu Bapak/Ibu sekalian agar kegiatan ini dapat berjalan sukses tanpa hambatan dan mencapai tujuan yakni untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan barang milik daerah yang berbasil akrual dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan agar melalui kegiatan ini kami dapat membantu Pemerintah Provinsi Maluku mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap hasil audit BPK.
Terima kasih.